 |
| Sekertaris bidang hikmah DPD IMM NTB, angkat bicara terkait kasus dana "siluman". |
Mataram, fulusisme.com -sekertaris bidang hikmah DPD IMM NTB kembali angkat bicara terkait penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret sejumlah anggota DPRD NTB. Ia mendesak Kejaksaan untuk tidak berhenti pada dua nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi melanjutkan proses penindakan terhadap pihak-pihak lain yang diduga ikut menikmati aliran dana tersebut. 21 November 2025.
Dalam pernyataannya, sekertaris bidang hikmah menegaskan bahwa publik menunggu ketegasan aparat penegak hukum. Penetapan dua tersangka dianggap belum menjawab seluruh tanda tanya yang berkembang di masyarakat.
“Kasus ini tidak mungkin berjalan hanya oleh satu atau dua orang. Jika ada keterlibatan nama-nama lain, maka Kejaksaan tidak boleh ragu menetapkan mereka sebagai tersangka. Integritas hukum diuji justru ketika yang dihadapi adalah para pejabat publik,” tegas sekertaris Bidang Hikmah DPD IMM NTB.
Menurutnya, IMM sebagai organisasi kader intelektual tidak sekadar bersuara, tetapi membawa kepentingan moral publik yang semakin resah melihat lambannya penanganan kasus. Ia menekankan bahwa hukum tidak boleh tunduk pada jabatan, apalagi pada kekuasaan yang sering menjadi tameng untuk menghindar dari pertanggungjawaban.
Sekertaris Bidang Hikmah DPD IMM juga menambahkan bahwa Kejaksaan harus menjauhkan diri dari segala bentuk tekanan politik. Ia memperingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum sedang berada pada titik kritis.
“Kami mengingatkan, keadilan itu tidak bisa dipilih seperti menu warung makan. Jika ada bukti, proses harus berjalan tanpa pandang bulu. Inilah saatnya menunjukkan keberanian moral,” ujarnya.
Seruan ini bukan sekadar kritik, tetapi juga ajakan reflektif agar proses hukum tidak berhenti pada formalitas. IMM menilai bahwa kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik adalah cermin dari kualitas demokrasi lokal, apakah masih sehat atau sudah mengarah pada pembusukan institusi.
DPD IMM NTB meminta agar Jaksa menindaklanjuti kasus ini secara transparan, profesional, dan progresif. “Masyarakat tidak hanya menunggu siapa yang ditetapkan tersangka, tetapi juga menilai seberapa jauh hukum dapat berdiri tegak di atas prinsip keadilan,”tutup sekjen DPD IMM.